Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Situbondo. Berswarafakta.com Ketua Umum Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP), RASYIDI, C., PM., C., LOP. (Didik Castielo), menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, persoalan korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.Kamis.30 Juli 2026.

“Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa ini. Jika tidak dilakukan pembenahan secara serius, dampaknya akan terus dirasakan masyarakat melalui melemahnya pelayanan publik, pembangunan yang tidak optimal, serta menurunnya kepercayaan terhadap negara,” tegas Didik.

Didik menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah tingginya biaya politik dalam berbagai kontestasi demokrasi, mulai dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Wali Kota, Pemilihan Kepala Desa, hingga pemilihan di tingkat lingkungan masyarakat.

Menurutnya, politik berbiaya tinggi dapat menciptakan risiko munculnya praktik penyalahgunaan jabatan oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya mengembalikan modal politik setelah memperoleh kekuasaan.

“Fenomena politik berbiaya tinggi harus menjadi perhatian bersama. Ketika proses demokrasi dipengaruhi oleh praktik politik uang, maka potensi penyalahgunaan kewenangan setelah seseorang terpilih akan semakin besar. Hal inilah yang harus diputus agar demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin yang mengabdi kepada rakyat, bukan kepada kepentingan mengembalikan modal politik,” ujarnya.

GNTP juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar dalam proses demokrasi. Didik menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat melalui kesadaran dalam memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan rekam jejak.

“Selama masih ada pihak yang menawarkan uang untuk memperoleh jabatan dan masih ada yang menerima praktik tersebut sebagai hal biasa, maka ruang terjadinya korupsi akan tetap terbuka. Perubahan harus dimulai dari seluruh elemen bangsa,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat budaya transparansi dan integritas, GNTP menyatakan akan:

Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang dan korupsi.

  • Mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran publik.
  • Mendorong penegakan hukum yang profesional, independen, dan tidak tebang pilih terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi.
  • Bersinergi dengan masyarakat, media, akademisi, serta lembaga negara dalam memperkuat budaya integritas.

Didik menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi.

“Indonesia membutuhkan pemimpin yang lahir dari integritas, bukan dari transaksi. Jika mata rantai politik uang dan penyalahgunaan jabatan dapat diputus, maka cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan akan semakin dekat.”

Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP) – Integrity Watch
“Mengawal Transparansi, Menegakkan Integritas, Mewujudkan Keadilan.”

(Redaksi)

Berita Terkait

Pengukuhan ORPOL dan MUSKERCAB DPC PKB se-Provinsi Lampung, Perkuat Konsolidasi dan Pengabdian kepada Masyarakat
RUPAWAN Hadirkan Ruang Diskusi Pemuda Pesawaran, Angkat Semangat Kepedulian Generasi Muda
M. Nasir Sampaikan Ucapan HUT ke-25 Partai Demokrat, Dorong Semangat Perkuat Demokrasi
Sidang ZL vs YH: 14 Bukti Surat Diajukan, Kuasa Hukum Soroti Status Saksi dan Dokumen Print-Out
M.Nasir.S.I.Kom.MM.,Wakil & Ketua DPRD Rico Bersama Bupati Nanda Indira Teken Perubahan APBD Pesawaran 2026
Diduga Nama Eva Stevany Rataba Muncul dalam Data Sosial, GNTP Desak Pemerintah Buka Proses Verifikasi
Tosa Sembiring Ditemukan Meninggal di Ladang Sawit Langkat, Polisi Selidiki Penyebab Kematian
Bupati Batu Bara Hadiri Rakor Awal GTRA Sumut Tahun 2026
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 11:28 WIB

Pengukuhan ORPOL dan MUSKERCAB DPC PKB se-Provinsi Lampung, Perkuat Konsolidasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sabtu, 12 September 2026 - 00:36 WIB

RUPAWAN Hadirkan Ruang Diskusi Pemuda Pesawaran, Angkat Semangat Kepedulian Generasi Muda

Jumat, 11 September 2026 - 07:39 WIB

M. Nasir Sampaikan Ucapan HUT ke-25 Partai Demokrat, Dorong Semangat Perkuat Demokrasi

Rabu, 9 September 2026 - 22:15 WIB

Sidang ZL vs YH: 14 Bukti Surat Diajukan, Kuasa Hukum Soroti Status Saksi dan Dokumen Print-Out

Senin, 7 September 2026 - 20:04 WIB

M.Nasir.S.I.Kom.MM.,Wakil & Ketua DPRD Rico Bersama Bupati Nanda Indira Teken Perubahan APBD Pesawaran 2026

Berita Terbaru

Politik & pemerintahan

Wabup Batu Bara Hadiri Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUPA-PPAS

Senin, 14 Sep 2026 - 22:19 WIB