Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Situbondo. Berswarafakta.com Ketua Umum Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP), RASYIDI, C., PM., C., LOP. (Didik Castielo), menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar bagi masa depan Indonesia. Menurutnya, persoalan korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.Kamis.30 Juli 2026.

“Korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa ini. Jika tidak dilakukan pembenahan secara serius, dampaknya akan terus dirasakan masyarakat melalui melemahnya pelayanan publik, pembangunan yang tidak optimal, serta menurunnya kepercayaan terhadap negara,” tegas Didik.

Didik menilai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah tingginya biaya politik dalam berbagai kontestasi demokrasi, mulai dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Wali Kota, Pemilihan Kepala Desa, hingga pemilihan di tingkat lingkungan masyarakat.

Menurutnya, politik berbiaya tinggi dapat menciptakan risiko munculnya praktik penyalahgunaan jabatan oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya mengembalikan modal politik setelah memperoleh kekuasaan.

“Fenomena politik berbiaya tinggi harus menjadi perhatian bersama. Ketika proses demokrasi dipengaruhi oleh praktik politik uang, maka potensi penyalahgunaan kewenangan setelah seseorang terpilih akan semakin besar. Hal inilah yang harus diputus agar demokrasi benar-benar melahirkan pemimpin yang mengabdi kepada rakyat, bukan kepada kepentingan mengembalikan modal politik,” ujarnya.

GNTP juga mengajak masyarakat untuk tidak lagi menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar dalam proses demokrasi. Didik menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat melalui kesadaran dalam memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, dan rekam jejak.

“Selama masih ada pihak yang menawarkan uang untuk memperoleh jabatan dan masih ada yang menerima praktik tersebut sebagai hal biasa, maka ruang terjadinya korupsi akan tetap terbuka. Perubahan harus dimulai dari seluruh elemen bangsa,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat budaya transparansi dan integritas, GNTP menyatakan akan:

Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang dan korupsi.

  • Mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran publik.
  • Mendorong penegakan hukum yang profesional, independen, dan tidak tebang pilih terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi.
  • Bersinergi dengan masyarakat, media, akademisi, serta lembaga negara dalam memperkuat budaya integritas.

Didik menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi.

“Indonesia membutuhkan pemimpin yang lahir dari integritas, bukan dari transaksi. Jika mata rantai politik uang dan penyalahgunaan jabatan dapat diputus, maka cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan akan semakin dekat.”

Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP) – Integrity Watch
“Mengawal Transparansi, Menegakkan Integritas, Mewujudkan Keadilan.”

(Redaksi)

Berita Terkait

Sertifikat PTSL Diduga Jadi Ajang Pungutan Liar, Warga Mengaku Dirugikan
Polri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk sebagai Kadivhubinter
Rapat Paripurna DPRD Pesawaran Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025
Warga Sei Kasih Resah, Dugaan Peredaran Sabu di Kampung Nilon Makin Terang-terangan, Polisi Belum Beri Penjelasan
Netralitas Merupakan Jiwa Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa
Hak Pelapor untuk Memperoleh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)
Pastikan Personel Bersih dari Narkoba, Batalyon C Pelopor Gelar Tes Urine Mendadak
PKB Pesawaran Gelar Pasar Murah di Desa Karang Anyar Tiyuh Kesugihan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 11:12 WIB

Sertifikat PTSL Diduga Jadi Ajang Pungutan Liar, Warga Mengaku Dirugikan

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 07:53 WIB

Polri Mutasi 146 Pati dan Pamen, Untung Widyatmoko Ditunjuk sebagai Kadivhubinter

Kamis, 30 Juli 2026 - 23:22 WIB

Rapat Paripurna DPRD Pesawaran Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025

Kamis, 30 Juli 2026 - 22:32 WIB

Warga Sei Kasih Resah, Dugaan Peredaran Sabu di Kampung Nilon Makin Terang-terangan, Polisi Belum Beri Penjelasan

Kamis, 30 Juli 2026 - 10:09 WIB

Ketua Umum GNTP: Korupsi Berawal dari Politik Berbiaya Tinggi, Negara Harus Memutus Mata Rantai “Bisnis Kekuasaan”

Berita Terbaru