LAMPUNG TIMUR, Berswarafakta.com Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Mabes TNI Wilayah Lampung Timur menggelar forum dialog dan penyerapan aspirasi bersama warga Desa Braja Yekti, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas dinamika hubungan antara masyarakat desa penyangga dengan pengelola kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), termasuk berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang selama ini dirasakan warga.
Dalam dialog, sejumlah warga menyampaikan pengalaman dan keluhan terkait penertiban kawasan pada masa lalu. Salah satunya Kalimi, warga Dusun 1 Desa Braja Yekti, yang menceritakan pengalamannya saat berurusan dengan petugas kawasan pada 1999 silam karena terdesak kebutuhan ekonomi.
Kalimi mengaku saat itu dirinya sempat diamankan menggunakan gajah sebelum kemudian diproses oleh pihak berwajib.
“Saya mohon dengan sangat, petugas jangan sampai nempeleang (memukul) warga. Kami sudah mengakui kalau kami salah. Pengalaman ini jangan sampai ditiru oleh warga lainnya,” ujar Kalimi di hadapan warga dan tim Satgas.
Warga berharap penegakan hukum dan penertiban kawasan dapat dilakukan melalui pendekatan pembinaan yang humanis. Menurut mereka, tindakan represif atau kekerasan fisik justru dapat menimbulkan rasa dendam dan berpotensi memicu tindakan pembalasan, termasuk aksi pembakaran hutan.
Sebaliknya, warga menilai pembinaan yang dibarengi dengan penyelesaian persoalan ekonomi lebih efektif untuk mencegah masyarakat kembali melakukan pelanggaran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Satgas Karhutla Mabes TNI Khusus Wilayah Lampung Timur, Kolonel Adm Basuki Apriyadi, mengapresiasi keterbukaan warga dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan.
Ia memastikan Satgas akan berupaya menjembatani aspirasi masyarakat agar upaya perlindungan hutan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga.
“Jadi pada prinsipnya, seluruh aspirasi masyarakat Desa Braja Yekti yang disampaikan hari ini oleh kami Satgas Karhutla Mabes TNI khusus Wilayah Lampung Timur, akan kami sampaikan kepada pimpinan di pusat,” tegas Basuki.
Melalui forum dialog tersebut, Satgas Karhutla Mabes TNI berharap komunikasi antara pengelola TNWK, aparat penegak hukum, dan masyarakat desa penyangga dapat terus terjalin secara harmonis.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi kebakaran hutan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan TNWK.
(Darwin Efendi)
