JAKARTA. Berswarafakta.com Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di era digital saat ini, sinergi antara lembaga negara seperti Polri, TNI, Kejaksaan, serta instansi pemerintah lainnya dengan media massa dinilai dapat memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Senin.27 Juli 2026.
Saat ini hampir seluruh lembaga negara memiliki divisi hubungan masyarakat (humas) atau media internal yang bertugas menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, maupun capaian institusi kepada masyarakat. Kehadiran media internal tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi resmi lembaga.
Namun demikian, sejumlah kalangan menilai media internal tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber informasi bagi publik. Media massa yang independen tetap memiliki peran penting sebagai mitra dalam menyampaikan informasi secara berimbang, melakukan konfirmasi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.
Jika komunikasi publik hanya mengandalkan media internal, muncul kekhawatiran bahwa informasi yang disampaikan lebih banyak menonjolkan sisi positif institusi, sementara berbagai persoalan atau kekurangan yang menjadi perhatian publik kurang mendapatkan ruang untuk diketahui secara luas. Kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi kurangnya keterbukaan.
Sebaliknya, kerja sama yang baik antara lembaga negara dan media massa dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat, sedangkan institusi dapat membangun citra positif melalui kinerja yang nyata, transparansi, serta kesediaan memberikan penjelasan kepada publik.
Meski demikian, terdapat informasi tertentu yang memang harus dibatasi penyampaiannya, seperti yang berkaitan dengan proses penyidikan, operasi keamanan, atau data yang dilindungi undang-undang. Karena itu, keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan informasi yang bersifat rahasia tetap harus dijaga sesuai ketentuan hukum.
Pada akhirnya, transparansi, akuntabilitas, dan kemitraan yang profesional antara lembaga negara dan media massa merupakan fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
(Redaksi)
