PESAWARAN, Berswarafakta.com Genap satu tahun Nanda Indira Bastian dan Antonius Muhammad Ali memimpin Kabupaten Pesawaran sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Momentum satu tahun kepemimpinan tersebut menjadi saat yang tepat bagi publik untuk melihat sejauh mana janji pembenahan pemerintahan telah diwujudkan dalam bentuk perubahan yang dirasakan masyarakat.Kamis.27 Agustus 2026.
Satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan daerah. Namun, waktu tersebut dinilai sudah memadai untuk menunjukkan arah kebijakan, keberanian mengambil keputusan, serta keseriusan pemerintah dalam membenahi aparatur dan pelayanan publik.
Sejumlah persoalan lama masih menjadi perhatian, mulai dari kedisiplinan aparatur, efektivitas organisasi perangkat daerah (OPD), pengisian jabatan strategis, kualitas pelayanan publik, infrastruktur, hingga pengawasan internal pemerintah.
Aparatur Dituntut Hadir dan Berkinerja
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), termasuk sorotan mengenai pejabat yang disebut berdomisili di luar Kabupaten Pesawaran.
Persoalannya bukan semata mengenai tempat tinggal pejabat, melainkan sejauh mana keberadaan mereka mendukung efektivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah daerah perlu memastikan kehadiran, kedisiplinan, serta kinerja aparatur dapat diukur secara objektif.
Jika terdapat aparatur yang dinilai tidak efektif menjalankan tugas, evaluasi harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan indikator kinerja yang jelas.
Jabatan Strategis Masih Plt, Publik Menunggu Kepastian
Sorotan lainnya berkaitan dengan sejumlah jabatan strategis yang masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt.).
Status Plt dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Namun, apabila berlangsung dalam waktu yang panjang, pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan dan tahapan pengisian jabatan definitif.
Pengisian jabatan strategis semestinya mempertimbangkan kompetensi, kebutuhan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip sistem merit.
Kepastian struktur organisasi penting agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.
Keluhan Pelayanan Publik Perlu Ditindaklanjuti
Pelayanan publik juga menjadi salah satu ukuran paling mudah bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah.
Administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kebersihan, infrastruktur, pelayanan sosial, pariwisata, lingkungan hidup hingga penerangan jalan umum merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Termasuk adanya informasi atau keluhan mengenai dugaan pungutan liar dalam pelayanan tertentu yang perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.
Apabila terdapat laporan, pemerintah tidak cukup hanya menyatakan akan menindaklanjutinya. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan hasilnya disampaikan secara proporsional.
Jika tidak terbukti, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan. Sebaliknya, apabila terbukti terjadi pelanggaran, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan.
Sorotan Dunia Pendidikan
Sektor pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian serius.
Terdapat sorotan mengenai dugaan pungutan dalam pengadaan sejumlah barang di lingkungan sekolah, antara lain bingkai Ikrar Guru Indonesia, bingkai siswa, jam dinding dan tempat sampah yang disebut berkaitan dengan lingkungan pendidikan.
Informasi tersebut tentu perlu diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan apakah pengadaan tersebut sesuai aturan, sumber pembiayaannya jelas, serta benar-benar berkaitan dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah.
Dinas Pendidikan maupun pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.
LPJU, Sampah dan Jalan Rusak Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Persoalan penerangan jalan umum (LPJU), sampah dan kondisi jalan juga menjadi bagian dari pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Lampu jalan yang mati tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan rasa aman pengguna jalan.
Demikian pula pengelolaan sampah yang membutuhkan sistem pelayanan rutin dan berkelanjutan, bukan hanya bergerak setelah mendapat sorotan.
Untuk infrastruktur jalan, pemerintah daerah perlu memiliki pemetaan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, aspek keselamatan serta kemampuan anggaran.
Masyarakat pada akhirnya membutuhkan akses jalan yang aman dan layak, bukan sekadar penjelasan mengenai rencana perbaikan.
Inspektorat Diharapkan Aktif Mengawasi
Inspektorat memiliki posisi penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Setiap dugaan pelanggaran yang memiliki dasar informasi memadai perlu diperiksa secara objektif dan profesional.
Publik tidak membutuhkan kesimpulan yang terburu-buru. Yang dibutuhkan adalah proses pemeriksaan yang transparan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika sebuah dugaan tidak terbukti, pemerintah dapat menjelaskan hasil pemeriksaannya. Jika terbukti, penindakan harus dilakukan sesuai aturan.
Aktivitas PETI Perlu Mendapat Perhatian
Persoalan pertambangan emas tanpa izin (PETI) juga menjadi isu yang tidak boleh diabaikan.
Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maupun persoalan sosial. Karena itu, pemerintah daerah melalui perangkat terkait perlu melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan apabila ditemukan aktivitas yang diduga melanggar ketentuan.
Langkah pencegahan dinilai penting agar persoalan lingkungan tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih sulit dipulihkan.
Kendaraan Dinas Perlu Diawasi Penggunaannya
Penggunaan kendaraan dinas juga merupakan bagian dari tata kelola aset pemerintah yang perlu mendapat pengawasan.
Kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus sesuai peruntukan dan ketentuan.
Inventarisasi berkala mengenai kendaraan, pengguna, serta pemanfaatannya dapat menjadi langkah untuk memastikan aset daerah digunakan secara tertib dan akuntabel.
Struktur Pemerintahan di Kecamatan
Pembenahan pemerintahan juga tidak semestinya hanya berfokus pada tingkat kabupaten.
Kelengkapan struktur organisasi di kecamatan turut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sorotan mengenai sejumlah kecamatan yang disebut belum memiliki Sekretaris Kecamatan definitif, termasuk Kecamatan Way Ratai, perlu dijawab pemerintah daerah berdasarkan data dan kondisi terbaru.
Jika memang masih terdapat kekosongan, publik perlu mengetahui alasan serta tahapan pengisiannya. Sementara jika proses pengisian sedang berjalan, pemerintah dapat menjelaskan sejauh mana perkembangannya.
Satu Tahun, Publik Menunggu Data
Setahun kepemimpinan Nanda–Anton menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuka capaian secara lebih terukur.
Bukan hanya mengenai program apa yang telah diumumkan, tetapi juga program mana yang sudah selesai, mana yang masih berjalan, kendala yang dihadapi, serta target penyelesaiannya.
Masyarakat tidak menuntut seluruh persoalan Pesawaran selesai dalam satu tahun.
Namun, publik berhak melihat pemerintahan yang semakin tertib, aparatur yang semakin disiplin, pelayanan yang semakin bersih, jabatan yang diisi berdasarkan kompetensi, pengawasan yang berjalan, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan.
Kritik publik semestinya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Nanda Indira Bastian dan Antonius Muhammad Ali tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan maupun kegiatan seremonial yang dilakukan.
Ukuran yang paling penting adalah seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat.
Setelah satu tahun memimpin Pesawaran, pertanyaan publik pun sederhana: apa yang benar-benar berubah, dan apa yang masih belum dibenahi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut pada akhirnya akan terlihat bukan dari janji, melainkan dari kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
(Endarsyah)
