MEDAN, berswarafakta.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menjadi sekadar seremoni kebijakan tanpa dampak nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan dalam tulisan opini Khairul Mahalli yang menekankan pentingnya presisi dalam penggunaan anggaran negara. Menurutnya, setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan pemborosan fiskal.
“Uang negara bukan kantong ajaib. Sumbernya adalah pajak rakyat, sehingga setiap rupiah harus digunakan secara tepat,” tulis Khairul Mahalli.
Ia menilai bantuan pangan sebaiknya difokuskan kepada keluarga dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Sebab, kelompok tersebut merupakan lapisan masyarakat yang paling rentan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak akibat tekanan ekonomi sehari-hari.
Selain bantuan pangan, Khairul juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, program gizi tidak akan optimal jika lingkungan sekolah masih minim fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan kondisi bangunan yang layak.
“Sekolah harus menjadi tempat yang sehat dan bermartabat bagi anak-anak,” ujarnya.
Ia juga mendorong pembangunan fasilitas pendidikan mengutamakan material lokal dan tenaga kerja dalam negeri sebagai bentuk penguatan kedaulatan konstruksi nasional sekaligus mendukung ekonomi masyarakat.
Dalam tulisannya, Khairul Mahalli turut mengusulkan pembentukan lembaga independen di tingkat kecamatan untuk menjadi sumber data tunggal penerima bantuan. Langkah tersebut dinilai penting guna menghindari potensi intervensi politik dalam proses pendataan masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, data yang bersih dan independen akan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Tak hanya itu, program MBG juga dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi desa apabila dikelola berbasis ekosistem lokal. Kebutuhan pangan seperti telur, sayur, hingga bahan pokok lainnya diharapkan dapat dipasok langsung oleh peternak dan petani sekitar.
Dengan pola tersebut, perputaran anggaran negara tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat kecil di daerah.
“Negara yang bijak adalah negara yang tahu batas kemampuannya, lalu menggunakan kemampuan itu untuk menolong rakyat yang paling membutuhkan,” tulisnya menutup opini.
Oleh: Khairul Mahalli
Martin Sembiring (PakJaras)
