MEDAN – Berswarafakta.com,
Di tengah derasnya arus pembangunan nasional, suara-suara dari tanah Papua kembali mengetuk nurani bangsa. Lewat berbagai ekspresi budaya dan keresahan masyarakat adat terhadap perubahan ruang hidup mereka, publik diingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan harkat manusia dan identitas budaya yang telah hidup turun-temurun. selasa,25 mei 2026.
Sorotan itu menguat setelah munculnya dokumenter Pesta Babi yang menampilkan dinamika masyarakat adat di wilayah Merauke hingga Boven Digoel. Dalam dokumenter tersebut, masyarakat adat terlihat menyampaikan kekhawatiran terhadap hilangnya hutan, pohon sagu, serta perubahan lingkungan akibat proyek pembangunan pangan dan energi.
Fenomena ini memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, aspirasi masyarakat adat juga harus menjadi bagian penting dalam proses pembangunan agar tidak melahirkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan.
Pengamat sosial dan kebangsaan menilai, persoalan Papua tidak boleh dipandang semata sebagai konflik antara pembangunan dan budaya. Yang lebih penting adalah membangun ruang dialog yang jujur dan setara antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan seluruh elemen bangsa.
“Papua adalah bagian utuh dari Indonesia. Masyarakat adat dan kaum terdidik bukan pihak yang harus dipertentangkan. Semua memiliki tanggung jawab menjaga persatuan bangsa,” demikian salah satu pandangan yang berkembang dalam diskursus publik terkait isu tersebut.
Di tengah perkembangan informasi global, masyarakat juga diimbau lebih kritis dalam menyikapi berbagai narasi yang berkembang di media maupun dokumenter internasional. Sebab tidak sedikit isu sosial dan budaya yang kemudian dipakai untuk membangun opini tertentu yang berpotensi memperlebar jarak antarsesama anak bangsa.
Karena itu, pembangunan di Papua dinilai harus mengedepankan pendekatan kemanusiaan, penghormatan terhadap hak adat, serta pemerataan pendidikan dan kesejahteraan. Negara diharapkan hadir bukan hanya melalui proyek fisik, tetapi juga melalui perlindungan sosial dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat lokal.
Pancasila sebagai dasar negara dinilai tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kemanusiaan. Nilai gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial harus diwujudkan secara nyata agar seluruh rakyat merasa menjadi bagian dari rumah besar Indonesia.
Masa depan Papua, dan Indonesia secara keseluruhan, diyakini akan semakin kuat apabila pembangunan berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan menjaga persatuan antara masyarakat adat, kaum intelektual, dan seluruh elemen bangsa, Indonesia dapat menutup ruang bagi perpecahan dan memperkokoh kedaulatan nasional.
(Ir.Martin Sembiring,ST.MT)
