Tegal. Berswarafakta.com Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat pelayanan publik melalui penyederhanaan proses perizinan di sektor strategis. Untuk mendorong pelayanan perizinan yang lebih efektif di wilayah eks-Karesidenan Pemalang yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada optimalisasi layanan perizinan sektor perikanan serta pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan tata kelola perizinan yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menekan maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di sejumlah wilayah.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pertambangan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Melalui sistem perizinan yang jelas dan pengawasan berkelanjutan, pemerintah berupaya memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan, mendukung kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong digitalisasi pelayanan melalui sistem Online Single Submission (OSS) agar proses pengajuan izin menjadi lebih cepat, mudah dipantau, dan memiliki kepastian hukum. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pelaku usaha mengikuti setiap tahapan perizinan secara transparan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses administrasi.
Sejumlah pelaku usaha di wilayah Tegal dan sekitarnya menyambut baik peningkatan layanan tersebut. Mereka menilai kehadiran pelayanan perizinan dari pemerintah provinsi dapat mempermudah pengurusan administrasi, memangkas birokrasi, serta menciptakan kepastian berusaha, khususnya di sektor perikanan dan pertambangan MBLB.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap pelayanan perizinan di wilayah eks-Karesidenan Pemalang semakin optimal sehingga mampu mendukung iklim investasi yang sehat, menekan praktik usaha ilegal, serta meningkatkan kontribusi sektor perikanan dan pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah.
(SWN)
