Pesawaran, berswarafakta.com – Proyek pembangunan talut dan peningkatan jalan di jalur strategis depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran hingga depan Kantor KPU Kabupaten Pesawaran menuai sorotan masyarakat. Proyek yang disebut menelan anggaran sekitar Rp4 miliar itu dinilai menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan talut yang baru dibangun hingga debu tebal yang mengganggu pengguna jalan.jum at,29 Mei 2026.
Berdasarkan pantauan di lokasi pekerjaan, beberapa bagian talut yang masih dalam tahap pengerjaan terlihat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat terkait kualitas pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
Warga menilai kerusakan yang muncul sebelum proyek selesai dan diserahterimakan seharusnya menjadi perhatian serius pihak terkait. Mereka berharap pemerintah daerah dan instansi pengawas segera melakukan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut.
Selain persoalan kualitas konstruksi, dampak proyek terhadap keselamatan pengguna jalan juga menjadi keluhan utama masyarakat. Debu tebal yang beterbangan di sepanjang ruas jalan depan Pemda hingga Kantor KPU Pesawaran dinilai mengganggu jarak pandang pengendara, terutama pengendara roda dua.
Masyarakat mengaku kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Proyek ini menggunakan uang rakyat sehingga kualitas dan pengawasannya wajib dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar salah seorang warga yang setiap hari melintasi lokasi proyek.
Hingga saat ini, warga menilai belum ada langkah maksimal dari pihak pelaksana proyek untuk mengendalikan debu di sepanjang lokasi pekerjaan. Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa aspek keselamatan masyarakat belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan proyek.
Ruas jalan yang sedang dikerjakan diketahui merupakan akses penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Pesawaran. Setiap hari, jalur tersebut dilintasi kendaraan pengangkut hasil pertanian, perkebunan, perdagangan, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Sejumlah warga juga mempertanyakan peran konsultan pengawas dan pihak terkait dalam memastikan mutu pekerjaan tetap sesuai spesifikasi teknis. Mereka meminta adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas material, volume pekerjaan, dan pelaksanaan proyek di lapangan.
Masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Kabupaten Pesawaran, serta Pemerintah Provinsi Lampung untuk turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan publik.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai keluhan dan temuan di lapangan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh keterangan yang berimbang.
Kabiro Pesawaran : Endarsyah
