Lampung Timur, Berswarafakta.com – Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Rohmat Marzuki, S.Hut., melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, Kamis (2/7/2026), untuk meninjau pembangunan berbagai infrastruktur mitigasi konflik antara gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan masyarakat di kawasan penyangga taman nasional.
Kunjungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat konservasi gajah sumatera sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat melalui pembangunan sistem mitigasi konflik yang terintegrasi.
Dalam agenda kunjungan, Wakil Menteri Kehutanan memberikan arahan kepada para pemangku kepentingan, meninjau langsung lokasi pembangunan, serta berdialog mengenai perkembangan pelaksanaan program mitigasi konflik gajah di Taman Nasional Way Kambas.
Kegiatan yang dipusatkan di Aula Balai Taman Nasional Way Kambas diawali dengan pemaparan Ketua Komite Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera mengenai progres pembangunan infrastruktur mitigasi. Paparan tersebut meliputi pembangunan barrier, kanal dan tanggul, jembatan, akses jalan, pos pemantauan, penguatan sistem pengawasan, hingga fasilitas pendukung konservasi.
Menurut Komite Mitigasi, pembangunan tersebut dirancang untuk mengurangi potensi konflik antara gajah dan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian habitat satwa liar. Selain pembangunan penghalang pergerakan gajah pada titik-titik rawan, program ini juga memperkuat sistem pemantauan kawasan, meningkatkan akses patroli, serta mengembangkan berbagai sarana konservasi.
Fasilitas pendukung yang dibangun antara lain jembatan Armco, jalan akses, pos pantau, sistem pengawasan terpadu, serta revitalisasi kawasan Pusat Latihan Gajah. Seluruh infrastruktur tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam pengelolaan konflik manusia dan gajah secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa penyelesaian konflik antara manusia dan gajah memerlukan pendekatan yang komprehensif.
“Perlindungan habitat satwa harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem mitigasi yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi,” tegasnya.
Melalui pembangunan infrastruktur mitigasi yang terintegrasi, pemerintah berharap frekuensi konflik antara gajah sumatera dan masyarakat dapat terus ditekan. Dengan demikian, upaya pelestarian satwa dilindungi tetap berjalan seiring dengan peningkatan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi.
Reporter: Darwin Efendi
