MEDAN, BerswaraFakta.com-Ada pepatah lama yang mengingatkan: “Niat baik saja tidak cukup untuk sampai ke tujuan.” Mengurus negara pun demikian. Niat mulia tanpa perhitungan yang matang justru bisa berubah menjadi beban bagi rakyat yang ingin ditolong.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah gagasan yang lahir dari kepedulian. Tujuannya sederhana namun penting: jangan sampai anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada bangsa besar yang membiarkan generasi mudanya tumbuh tanpa gizi yang layak.
Namun, program sebesar ini tidak cukup hanya dibangun di atas semangat dan seremoni. Ia membutuhkan ketepatan, pengawasan, serta keberanian untuk menghitung risiko. Dalam satu kata: presisi.
Kita harus jujur bahwa uang negara bukanlah sumber tanpa batas. Anggaran berasal dari pajak rakyat—dari pedagang kecil, buruh, petani, pegawai, hingga pelaku usaha yang setiap hari bekerja keras. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah wajib dipastikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
Memberi bantuan memang penting, tetapi memastikan bantuan tepat sasaran jauh lebih penting. Jangan sampai program yang dirancang untuk mengatasi persoalan gizi justru membuka ruang pemborosan, tumpang tindih anggaran, atau bahkan praktik penyimpangan di lapangan.
Presisi dalam program sosial berarti pemerintah harus mampu memetakan siapa yang paling membutuhkan, wilayah mana yang paling rawan, dan bagaimana mekanisme distribusi berjalan efisien. Daerah dengan angka stunting tinggi tentu harus menjadi prioritas utama. Sekolah-sekolah di pelosok yang akses pangannya terbatas harus mendapat perhatian lebih dahulu dibanding wilayah yang relatif sudah mampu.
Selain itu, kualitas juga tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka distribusi. Program makan bergizi bukan sekadar membagi nasi dalam kotak lalu selesai difoto untuk kebutuhan publikasi. Yang dibutuhkan anak-anak adalah makanan sehat, higienis, cukup protein, dan berkelanjutan. Negara harus hadir bukan hanya terlihat bekerja, tetapi benar-benar memberi dampak.
Di sisi lain, pelaksanaan program ini juga harus melibatkan ekonomi lokal. Petani, nelayan, UMKM pangan, dan pelaku usaha daerah semestinya menjadi bagian dari rantai pasok MBG. Dengan begitu, manfaat program tidak berhenti pada anak sekolah saja, melainkan ikut menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Karena pada akhirnya, program sosial yang baik bukanlah yang paling ramai dipuji, melainkan yang paling terasa manfaatnya. Negara tidak membutuhkan proyek pencitraan yang besar tetapi cepat kehilangan arah. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang tenang, terukur, dan konsisten.
Investasi negara sejatinya bukan hanya soal membangun jalan, gedung, atau infrastruktur fisik. Memberikan gizi yang cukup kepada anak-anak adalah investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tetapi seperti semua investasi, ia harus dikelola dengan disiplin, akuntabilitas, dan visi yang jelas.
Sebab program yang baik tidak diukur dari seberapa megah peluncurannya, melainkan dari seberapa banyak masa depan yang berhasil diselamatkan.
Ir. Martin Sembiring.ST.MT
