JAKARTA. Berswarafakta.com Perjalanan politik Prabowo Subianto berlangsung dalam sejumlah fase penting dalam sejarah politik Indonesia, mulai dari kontroversi yang mengiringi akhir karier militernya pada 1998, persaingan dalam Pemilu 2019, hingga bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan Joko Widodo dan terpilih sebagai Presiden RI periode 2024–2029.
Perjalanan tersebut juga diwarnai perubahan posisi politik. Prabowo yang sebelumnya menjadi rival politik Joko Widodo kemudian dipercaya sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Jokowi.
Peristiwa 1998
Prabowo merupakan salah satu tokoh militer yang menjadi sorotan dalam rangkaian krisis politik dan keamanan pada 1998. Pada tahun tersebut, ia diberhentikan dari jabatan dan kemudian mengakhiri kariernya di militer.
Peristiwa 1998 hingga kini masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah dan politik Indonesia. Sejumlah persoalan terkait peristiwa tersebut telah dibahas dalam berbagai penyelidikan dan kesaksian, sementara sejumlah aspek lainnya tetap menjadi perdebatan publik.
Karena itu, pembacaan terhadap peran Prabowo pada 1998 perlu ditempatkan dalam konteks sejarah dan berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi.
Dari Rivalitas ke Rekonsiliasi Politik
Setelah kalah dalam Pemilu Presiden 2019, Prabowo kemudian bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada Oktober 2019, ia dilantik sebagai Menteri Pertahanan.
Keputusan tersebut mengubah peta politik nasional. Dua tokoh yang sebelumnya berhadapan dalam dua pemilihan presiden akhirnya bekerja dalam pemerintahan yang sama.
Rekonsiliasi politik tersebut oleh sebagian kalangan dipandang sebagai upaya mengurangi polarisasi pascapemilu. Namun, langkah itu juga sempat menuai kritik dari sebagian pendukung Prabowo maupun kelompok oposisi.
Pada Pemilu 2024, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden bersama Gibran Rakabuming Raka dan kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Asta Cita dan Agenda Pemerintahan
Dalam pemerintahannya, Prabowo membawa Asta Cita sebagai salah satu kerangka utama pembangunan nasional.
Agenda tersebut antara lain mencakup swasembada pangan dan energi, hilirisasi, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, serta penguatan pertahanan dan keamanan.
Pelaksanaan agenda tersebut menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat industri nasional, menjaga stabilitas fiskal, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Pemberantasan Korupsi dan Tata Kelola
Pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan nasional. Penindakan terhadap perkara korupsi dilakukan melalui aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.
Namun, pemberantasan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku. Pencegahan, penguatan sistem pengawasan, transparansi pengadaan, pengelolaan aset hasil tindak pidana, serta perbaikan tata kelola juga menjadi bagian penting dari upaya mengurangi korupsi.
Karena itu, setiap klaim mengenai keberhasilan pemberantasan korupsi perlu didukung data dan indikator yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan jumlah penangkapan atau perkara yang diproses.
Pembenahan BUMN
Pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian lain dari agenda ekonomi pemerintah.
BUMN memiliki peran dalam sejumlah sektor strategis dan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, perusahaan negara juga menghadapi persoalan terkait efisiensi, tata kelola, kinerja keuangan, dan pengawasan.
Reformasi BUMN karena itu tidak hanya menyangkut pergantian direksi atau komisaris. Aspek profesionalisme manajemen, transparansi, pengendalian konflik kepentingan, efisiensi, dan akuntabilitas perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Kedaulatan Ekonomi
Pemerintah juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri melalui hilirisasi dan penguatan industri nasional.
Kebijakan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengolahan sumber daya di dalam negeri.
Pada saat yang sama, investasi asing tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Tantangan pemerintah adalah memastikan investasi memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri, serta tetap berada dalam kerangka hukum Indonesia.
Ujian Pemerintahan
Perjalanan politik Prabowo dari 1998 hingga menjadi Presiden menunjukkan perubahan besar dalam posisi politiknya. Namun, penilaian terhadap pemerintahannya tidak hanya ditentukan oleh perjalanan politik masa lalu.
Kinerja pemerintahan akan lebih banyak diukur dari hasil kebijakan yang dijalankan, termasuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemberantasan korupsi, kualitas pelayanan publik, penguatan industri nasional, serta pengelolaan BUMN.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan Prabowo akan bergantung pada sejauh mana kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Martin Sembiring, M.T., C.Med
