JAKARTA, Berswarafakta.com. Gerakan massa dan penyampaian aspirasi masyarakat di Jakarta dinilai sebagai bagian penting dari dinamika demokrasi yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Kamis.27 Agustus 2026.
Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja Pemerintah DPP Gerakan Nasional Transparansi Publik (GNTP), Hery Wijatmoko, SH, mengatakan aksi masyarakat tidak semestinya hanya dipandang sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah. Menurutnya, aspirasi tersebut harus dibaca sebagai masukan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Gerakan masyarakat itu penting dan perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ini merupakan suara hati nurani rakyat yang harus didengar dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Hery.
Transparansi Informasi Dinilai Masih Perlu Diperkuat
GNTP menilai keterbukaan informasi publik menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Masyarakat, aktivis, dan kelompok pengawas sosial masih kerap mempertanyakan dugaan penyalahgunaan kewenangan, sementara akses terhadap informasi yang seharusnya dapat diperoleh publik dinilai belum selalu berjalan optimal.
Hery menegaskan mekanisme keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administratif semata, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Transparansi informasi ke bawah harus menjadi target utama pemerintah dalam menjawab pertanyaan publik. Dengan keterbukaan, roda pemerintahan dapat berjalan lebih transparan, rasional, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
GNTP juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Usulkan Evaluasi Gaji dan Tunjangan Pejabat
Selain transparansi, GNTP menyoroti struktur anggaran untuk gaji, fasilitas, dan tunjangan pejabat publik.
Hery mendorong pemerintah melakukan kajian objektif terhadap sistem penghasilan dan fasilitas pejabat publik, terutama terhadap komponen yang dinilai tidak menjadi prioritas. Menurutnya, efisiensi anggaran dapat diarahkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah harus berani mengevaluasi sistem gaji, fasilitas dan tunjangan pejabat publik secara rasional. Kalau memang memungkinkan, kami mengusulkan adanya pengurangan sekitar 40 persen terhadap komponen tertentu yang dinilai tidak prioritas. Penghematan tersebut sebaiknya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, GNTP menekankan usulan tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, beban kerja, tanggung jawab jabatan, serta prinsip keadilan dan kepatutan.
Menurut Hery, persoalan korupsi juga tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan besaran penghasilan pejabat. Penguatan integritas, pengawasan, transparansi, penegakan hukum, dan pembenahan sistem politik dinilai sama pentingnya.
Dorong Penguatan Kebijakan Antikorupsi
GNTP turut menyoroti upaya pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk pembahasan mengenai penguatan regulasi terkait perampasan aset hasil tindak pidana.
Hery berharap pemerintah bersama DPR terus mencari solusi terbaik untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan publik.
“Yang kita butuhkan bukan hanya hukuman yang berat, tetapi juga sistem yang mampu mencegah korupsi sejak awal. Transparansi, pengawasan masyarakat, penegakan hukum dan pembiayaan politik yang sehat harus berjalan bersama,” katanya.
Ia juga menilai tingginya biaya politik perlu menjadi bahan evaluasi nasional. Menurutnya, biaya politik yang besar berpotensi menimbulkan persoalan ketika seseorang berupaya mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan publik melalui cara-cara yang melanggar hukum.
Aspirasi Masyarakat Harus Dijawab dengan Kebijakan
DPP GNTP berharap Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat membuka ruang yang lebih luas bagi masukan masyarakat, termasuk dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemantau pemerintahan.
GNTP menilai aspirasi masyarakat tidak seharusnya berhenti pada aksi massa. Aspirasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi dialog, evaluasi kebijakan, dan langkah konkret pemerintah.
“Intinya, kami tidak ingin hanya mengkritik. Kami juga menawarkan solusi. Pemerintahan yang transparan, efisien, profesional, berintegritas dan terbuka terhadap pengawasan masyarakat merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik,” pungkas Hery.
DPP GNTP menegaskan akan terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta penggunaan anggaran negara yang efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(Redaksi)
