Krisis Distribusi Semen Picu Lonjakan Harga Reclasseering Indonesia Komwil Sumut Desak Pengawasan Ketat dari Hulu ke Hilir

Rabu, 10 Juni 2026 - 22:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MEDAN, berswarafakta.com Kelangkaan pasokan semen di tingkat ritel atau panglong dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan memicu kenaikan harga bahan bangunan yang tidak terkendali. Kondisi tersebut mulai berdampak serius terhadap sektor konstruksi, khususnya proyek perumahan rakyat di Kabupaten Deli Serdang, Tanjung Morawa, dan sekitarnya.Rabu,10 Juni 2026.

Ir. Jonson Sinulingga, Ketua Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Sumatera Utara sekaligus Ketua Asosiasi IKADERI Sumut (Ikatan Pengembang Rumah Berdikari), mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari para pengembang mengenai kritisnya pasokan semen dalam dua pekan terakhir.

“Harga semen melonjak drastis dan tidak terkontrol. Dari semula sekitar Rp49.000 per sak, kini menembus Rp60.000 per sak. Ironisnya, meskipun harga sudah melambung, barangnya tetap sangat sulit diperoleh di setiap panglong,” tegas Ir. Jonson.

Dampak Nyata terhadap Pekerja dan Masyarakat Kecil
Krisis distribusi semen menimbulkan efek domino terhadap perekonomian masyarakat. Sejumlah proyek pembangunan rumah rakyat terpaksa dihentikan sementara akibat ketiadaan material. Dampaknya, para tukang bangunan, pekerja harian, hingga kernet kehilangan penghasilan karena tidak adanya kepastian pasokan.

Desakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Menyikapi situasi yang terus berlarut, Ir. Jonson mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Gubernur Sumatera Utara, untuk segera mengambil langkah konkret melalui intervensi pasar guna menstabilkan harga serta menjamin pemerataan distribusi semen antarwilayah.

Menurutnya, persoalan ini sangat sensitif karena secara langsung memengaruhi keberlangsungan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami menghimbau kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara agar segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga komoditas semen antarwilayah. Intervensi ini mendesak demi melindungi masyarakat kecil dan memastikan program perumahan MBR tidak mangkrak. Langkah tersebut juga merupakan bentuk keselarasan kebijakan daerah dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menjaga daya beli masyarakat serta keberlanjutan program strategis nasional di sektor perumahan,” ujar Ir. Jonson.

Komitmen Reclasseering Indonesia dalam Kontrol Sosial

Keterlibatan Reclasseering Indonesia dalam mengawal persoalan kelangkaan semen merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi organisasi sebagai mitra kontrol sosial masyarakat.

Adapun tugas dan fungsi yang dijalankan antara lain:

Kontrol Sosial, melalui pengawasan sosial serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat demi terciptanya ketertiban umum.
Bantuan Hukum dan HAM, berupa pendampingan hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat yang menghadapi persoalan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Rehabilitasi Sosial, melalui pembinaan moral dan pendampingan bagi narapidana maupun mantan narapidana agar dapat kembali diterima di tengah masyarakat.
Pengawasan Distribusi dari Hulu ke Hilir
Menutup pernyataannya, Ir. Jonson meminta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bergerak cepat mengurai hambatan dalam rantai distribusi semen.

“Kami berharap para pejabat terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa dari hulu hingga hilir, guna menemukan titik kemacetan distribusi semen. Persoalan ini harus segera diselesaikan demi menyelamatkan nasib para pekerja bangunan dan menjaga keberlangsungan pembangunan rumah rakyat,” pungkasnya.

Hub. Humas Reclasseering Indonesia Komisariat Wilayah Sumatera Utara / Asosiasi IKADERI Sumut

Kontak Media Informasi Lebih Lanjut:
https://berswarafakta.com

Ir.Martin Sembiring.ST.MT

Berita Terkait

Bupati Batu Bara dan Pansus PAD Temui Kementerian ATR/BPN Bahas Status Lahan PT Socfindo
ASPRUMNAS: Krisis Material Konstruksi Ancam Target 350 Ribu Rumah Tahun 2026, Desak Pemprovsu dan Otoritas Pelabuhan Bertindak Tegas
Ketua LPAI Lampung Timur Jenguk Balita Korban Siraman Santan Panas, Serahkan Bantuan dan Pastikan Hak Anak Terpenuhi
Warga Protes Dugaan Pengisian Air Damkar ke Rumah Pejabat di Tengah Krisis Air
Bupati Baharuddin Siagian Raih Penghargaan Kementerian Hukum RI atas Komitmen Pelayanan Hukum di Batu Bara
FPBB Gelar Unjuk Rasa, Desak Kejari Batu Bara Usut Dugaan Kejanggalan Proyek Box Culvert dan Turap Timbun
Keselamatan Warga Adalah Hukum Tertinggi
Bupati Batu Bara Pastikan Pelayanan Publik Makin Dekat Melalui Program BERLAYAR di Kecamatan Datuk Lima Puluh
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:02 WIB

Bupati Batu Bara dan Pansus PAD Temui Kementerian ATR/BPN Bahas Status Lahan PT Socfindo

Kamis, 11 Juni 2026 - 21:26 WIB

Ketua LPAI Lampung Timur Jenguk Balita Korban Siraman Santan Panas, Serahkan Bantuan dan Pastikan Hak Anak Terpenuhi

Kamis, 11 Juni 2026 - 09:14 WIB

Warga Protes Dugaan Pengisian Air Damkar ke Rumah Pejabat di Tengah Krisis Air

Rabu, 10 Juni 2026 - 22:25 WIB

Krisis Distribusi Semen Picu Lonjakan Harga Reclasseering Indonesia Komwil Sumut Desak Pengawasan Ketat dari Hulu ke Hilir

Rabu, 10 Juni 2026 - 19:29 WIB

Bupati Baharuddin Siagian Raih Penghargaan Kementerian Hukum RI atas Komitmen Pelayanan Hukum di Batu Bara

Berita Terbaru