Medan. BerswaraFakta.com Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi akibat terganggunya distribusi BBM di wilayah Sumatera Utara. Rabu 15 juli 2026.
Rakor yang digelar Rabu (15/7/2026) di Aula Catur Prasetya Polda Sumut tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antarinstansi untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM guna mengatasi kelangkaan stok dan antrean masyarakat di SPBU.
Kegiatan tersebut dihadiri Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Dr. Dwi Tunggal Jaladri, S.H., S.I.K., M.Hum., Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedy Jaminsyah Purba, General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sunardi, Ketua DPC Hiswana Migas Sumut Rajali Husein, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam pemaparannya, Karo Ops Polda Sumut Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menyampaikan bahwa hingga 14 Juli 2026 tercatat sebanyak 125 SPBU terdampak gangguan distribusi dari total 324 SPBU yang ada di wilayah Sumatera Utara.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif, Polda Sumut telah mengerahkan sebanyak 786 personel untuk melakukan pengamanan serta pengawalan distribusi BBM. Selain itu, Polda Sumut juga menyiapkan 10 personel yang dapat diperbantukan sebagai awak mobil tangki maupun pengemudi sementara apabila diperlukan.
“Berdasarkan hasil mitigasi, ditemukan adanya keterlambatan pasokan dan berkurangnya jumlah awak mobil tangki (AMT). Kami melakukan pengawalan distribusi agar tidak terjadi keterlambatan maupun penyimpangan dalam penyaluran BBM,” ujar Kombes Dwi.
Sementara itu, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Ajie Indra Dwiatma menjelaskan hasil analisis pihaknya di lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penyebab antrean BBM adalah gangguan tenaga kerja yang berdampak pada operasional fuel terminal.
Akibat kondisi tersebut, distribusi BBM dari terminal menuju SPBU dilakukan secara bertahap dan proporsional sehingga sejumlah SPBU tidak menerima pasokan sesuai kebutuhan harian.
Selain itu, adanya pengurangan jumlah pengemudi truk tangki akibat pemberhentian beberapa pengemudi yang melakukan pelanggaran turut menyebabkan keterbatasan armada distribusi.
“Jumlah BBM yang diterima SPBU tidak sesuai dengan permintaan. Pada umumnya SPBU hanya menerima sekitar setengah dari volume yang diajukan, sehingga menyebabkan stok cepat habis dan memicu antrean di SPBU lain,” jelasnya.
Pemprov Sumut Minta Pertamina Segera Normalisasi Distribusi
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, Dedy Jaminsyah Purba, menegaskan masyarakat tidak membutuhkan penjelasan panjang, melainkan tindakan nyata agar distribusi BBM segera kembali normal.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan Polda Sumut terkait berbagai persoalan di lapangan, termasuk kendala awak mobil tangki.
“Kami meminta Pertamina segera mengembalikan kondisi seperti semula. Ada tiga pesan dari Gubernur Sumatera Utara, yakni kepastian waktu normalisasi, langkah konkret yang dilakukan, serta strategi jangka panjang agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” katanya.
Dedy menambahkan, pemerintah siap berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
SPBU Jalur Lintas Sumatera Diminta Beroperasi 24 Jam
Ketua DPC Hiswana Migas Sumatera Utara, Rajali Husein, mengatakan seluruh SPBU yang berada di jalur lintas Sumatera telah diarahkan untuk tetap beroperasi selama 24 jam guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, ia mengakui kondisi di lapangan masih cukup berat karena antrean panjang masih terjadi dan berpotensi menimbulkan gesekan antar pengguna kendaraan.
Wakil Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Sumut, Indah Sari Karo-karo, menilai krisis pengemudi mobil tangki menjadi salah satu penyebab utama terganggunya distribusi BBM.
Ia berharap dukungan TNI dan Polri terus diberikan dalam proses pengawalan distribusi agar penyaluran BBM berjalan aman dan tidak terjadi penyimpangan.
Polisi Antisipasi Gangguan Keamanan dan Hoaks
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak menyebut situasi antrean panjang di SPBU memiliki karakteristik seperti kondisi darurat yang membutuhkan pola penanganan khusus.
Di Kota Medan yang memiliki 91 SPBU, kepolisian telah menempatkan kendaraan patroli berlampu biru di sejumlah SPBU yang mengalami antrean panjang untuk menjaga keamanan serta mengatur kelancaran arus lalu lintas.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindak pidana di sektor migas maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
“Kami sudah menemukan adanya perkelahian di salah satu SPBU, bahkan ada masyarakat yang pingsan akibat antrean. Karena itu diperlukan pola mitigasi yang mampu menenangkan masyarakat,” ujarnya.
Rakor tersebut menjadi langkah koordinasi lintas sektor untuk memastikan distribusi BBM di Sumatera Utara segera kembali stabil serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal.
(Tedjo)
