MEDAN,BerswaraFakta.Com – Dunia saat ini sedang berada dalam fase ketidakstabilan. Gejolak geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur mendorong harga minyak mentah melonjak hingga menembus angka 120 USD per barel—level yang melampaui batas rasional bagi banyak negara berkembang. Dalam situasi seperti ini, setiap bangsa dihadapkan pada dua pilihan: tunduk pada mekanisme pasar global yang tidak selalu berpihak pada rakyat, atau mengambil langkah strategis demi menjaga kedaulatan nasional.
Prabowo Subianto memilih jalan kedua. Melalui pendekatan yang kini dikenal sebagai Prabowonomics, pemerintah berupaya membangun fondasi ekonomi yang tidak lagi bergantung pada tekanan eksternal, khususnya di sektor energi.
I. Transformasi Energi: Evolusi dari Soemitronomics
Prabowonomics bukanlah konsep yang lahir secara tiba-tiba. Ia berakar pada pemikiran Soemitro Djojohadikusumo yang menekankan pentingnya peran negara sebagai penggerak utama pembangunan.
Namun, pendekatan ini mengalami evolusi signifikan. Jika pada masa lalu pembangunan berfokus pada industri berbasis energi fosil yang terpusat, kini arah kebijakan bergeser menuju kedaulatan energi berbasis bioenergi—melalui program B35, B40, hingga B50.
Pemanfaatan komoditas seperti sawit, tebu, dan singkong sebagai sumber energi menjadi strategi kunci. Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya keluar dari ketergantungan pada impor BBM yang selama ini menyedot devisa dalam jumlah besar. Dana tersebut dialihkan untuk memperkuat sektor domestik dan meningkatkan daya beli masyarakat.
II. Stabilitas Sosial: Negara sebagai Pelindung
Dari perspektif sosiologi ekonomi, kebijakan menjaga stabilitas harga energi bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan strategi menjaga ketahanan sosial. Teori double movement dari Karl Polanyi menjelaskan bahwa ketika pasar bergerak terlalu bebas, negara harus hadir untuk melindungi masyarakat.
Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat—dari biaya produksi hingga harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kebijakan subsidi dan integrasi bioenergi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah gejolak ekonomi.
III. Strategi Kawasan: Mesin Hilirisasi Nasional
Kedaulatan energi membutuhkan ekosistem industri yang kuat. Dalam konteks ini, kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang memainkan peran strategis sebagai pusat hilirisasi.
Pengembangan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus diarahkan pada tiga tujuan utama:
- Distribusi Kemakmuran: Mengurangi ketimpangan dengan membangun pusat pertumbuhan baru di luar wilayah tradisional.
- Hilirisasi Berbasis Daerah: Mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah di wilayah asalnya.
- Efisiensi dan Daya Saing: Integrasi antara sumber energi dan industri menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing global.
Strategi ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi nasional, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
IV. Penutup: Energi sebagai Fondasi Kedaulatan
Pada akhirnya, Prabowonomics bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan upaya membangun kemandirian nasional. Sejalan dengan gagasan Tan Malaka dalam konsep MADILOG—materialisme, dialektika, dan logika—kemandirian energi menjadi landasan penting bagi kedaulatan politik dan ekonomi.
Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar atau pemasok bahan mentah. Melalui strategi ini, negara berupaya memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki benar-benar menjadi kekuatan untuk kemajuan bersama.
Kedaulatan energi pada akhirnya adalah soal martabat—tentang bagaimana sebuah bangsa berdiri tegak, mandiri, dan mampu menentukan arah masa depannya sendiri.
Oleh: Khairul Mahalli
KaBiro: Martin Sembiring
