BATU BARA, berswarafakta.com Forum Pemuda Batu Bara (FPBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Selasa (9/6/2026). Dalam aksinya, massa mendesak aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam proyek Box Culvert dan Turap Timbun Perumnas Lima Puluh Tahun Anggaran 2025.
Ketua FPBB, Ahmad Fatih Sutan, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Salah satunya adalah adanya perbedaan nilai anggaran proyek yang tercantum pada papan informasi kegiatan sebesar Rp650.110.300 dengan nilai aset yang tercatat mencapai Rp1.010.095.950.
Selain itu, berdasarkan hasil investigasi lapangan, FPBB juga menduga terdapat ketidaksesuaian antara nomenklatur proyek dengan kondisi fisik pekerjaan yang telah dibangun.
Menurut Sutan, perbedaan data anggaran serta dugaan ketidaksesuaian fisik pekerjaan harus dibuka secara transparan kepada publik guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara.
“Publik berhak mengetahui apakah proyek ini dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume pekerjaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegasnya dalam orasi.
FPBB mendesak Kejari Batu Bara untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), progres pekerjaan, proses pencairan anggaran, hingga pencatatan aset daerah. Massa juga meminta agar Kepala Dinas PUPR, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kontraktor pelaksana, serta pihak-pihak terkait lainnya dimintai keterangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kasubsi Intelijen Kejari Batu Bara, Tommy, SH, menyatakan pihaknya menerima dan menghargai aspirasi masyarakat serta akan segera menindaklanjutinya.
“Kami menerima dan menghargai aspirasi masyarakat. Dalam tiga hari ke depan kami akan memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan yang disampaikan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Tommy juga menegaskan bahwa hasil telaah dan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi.
Aksi FPBB ini menjadi pengingat bahwa transparansi anggaran, integritas penyelenggara pemerintahan, serta konsistensi penegakan hukum merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, terbuka, dan dapat dipertanggung jawab kan.
(Jumaidi)
