MEDAN. Berswarafakta.com Ada sebuah kisah lama tentang seorang penjaga yang diberi amanah untuk melindungi dan melayani. Seiring waktu, kekuasaan yang dimilikinya justru membuatnya terlena. Amanah berubah menjadi kepentingan, sementara pengabdian bergeser menjadi ambisi. Sosok yang semula bertugas menjaga kepentingan bersama akhirnya lebih sibuk membangun kepentingannya sendiri. Jum at. 26 Juni 2026.
Kisah tersebut, menurut penulis, dapat menjadi refleksi atas perjalanan sebagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak awal, BUMN dibentuk bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, melainkan sebagai instrumen negara untuk mendukung pembangunan, menciptakan lapangan kerja, menyediakan layanan publik, serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam perjalanannya, struktur BUMN berkembang semakin kompleks melalui pembentukan anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga berbagai entitas usaha lainnya. Berbagai keterangan resmi pemerintah pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN pernah mencapai ratusan entitas sebelum dilakukan program restrukturisasi.
Menurut penulis, kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab. Apakah seluruh entitas tersebut dibentuk berdasarkan kebutuhan bisnis yang jelas, atau terdapat sebagian yang justru memperpanjang rantai birokrasi korporasi dan mengurangi efisiensi usaha.
Struktur perusahaan yang semakin besar tentu menghadirkan tantangan dalam aspek pengawasan, tata kelola, serta efektivitas operasional. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan terhadap penerapan meritokrasi, memperlambat regenerasi kepemimpinan, serta memunculkan persepsi publik mengenai pentingnya peningkatan transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara.
Restrukturisasi BUMN dan Gagasan Prabowonomics
Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Danantara dan agenda restrukturisasi BUMN mendorong penyederhanaan struktur perusahaan negara agar lebih ramping, profesional, dan memiliki daya saing global.
Penulis menyebut pendekatan tersebut sebagai Prabowonomics, yakni gagasan ekonomi yang menekankan efisiensi kelembagaan, optimalisasi aset negara, serta penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam pandangan penulis, perusahaan yang memiliki struktur terlalu besar cenderung menghadapi biaya birokrasi yang tinggi. Sebaliknya, organisasi yang lebih sederhana memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan inovasi, memperluas investasi produktif, memperbaiki pelayanan, serta menciptakan lapangan kerja.
Prinsip yang ingin dibangun adalah semakin efisien biaya organisasi, semakin besar ruang bagi perusahaan negara untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
Anak Perusahaan Produktif Menjadi Prioritas
Penulis menggunakan istilah “anak perusahaan produktif” untuk menggambarkan entitas usaha yang dibentuk berdasarkan kebutuhan bisnis yang nyata, dikelola secara profesional, transparan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat entitas yang tidak produktif atau tidak lagi memiliki relevansi strategis, maka evaluasi dan penataan ulang dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas organisasi.
BUMN yang sehat, menurut penulis, tidak diukur dari banyaknya jumlah anak perusahaan, melainkan dari besarnya manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
BUMN untuk Kepentingan Rakyat
BUMN dibangun menggunakan modal negara yang bersumber dari kekayaan negara. Oleh karena itu, setiap pengelolaan aset dan sumber daya perusahaan negara diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan industri nasional.
Apabila restrukturisasi mampu mengurangi biaya yang tidak produktif, maka sumber daya tersebut dapat dialihkan untuk investasi, pengembangan industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut penulis, hal tersebut sejalan dengan semangat ekonomi Pancasila, yaitu memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menatap BUMN yang Lebih Profesional
Upaya memperbaiki tata kelola BUMN tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun, perbaikan sistem merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional.
Penulis berpandangan bahwa restrukturisasi BUMN dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya profesionalisme, mendorong penerapan meritokrasi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama perusahaan negara.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMN bukanlah seberapa banyak perusahaan yang dimiliki, melainkan seberapa besar kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
BUMN dapat mengejar keuntungan sebagai bagian dari keberlanjutan usaha, namun tujuan utamanya tetap harus selaras dengan amanat konstitusi, yakni menjadi instrumen negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Ir.Martin Sembiring.ST.MT)
