SURABAYA, berswarafakta.com, rabu 27 Mei 2026 — Krisis ekologi di Pantai Utara Jawa akibat penurunan tanah dan kenaikan muka air laut mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi dan pemangku kebijakan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Dewan Profesor menggelar Kuliah Bestari Majelis Dewan Guru Besar PTNBH secara daring bertajuk “Strategi Integratif Perlindungan Pesisir Pantai Utara Jawa: Sinergi Teknis, Tata Ruang, dan Ketahanan Masyarakat”. Forum ini diikuti hampir 200 pakar dari perguruan tinggi dan instansi pemerintah lintas sektor.
Pantura: Ruang Hidup yang Terancam
Rektor ITS, Bambang Pramujati, menegaskan bahwa Pantura bukan sekadar jalur logistik nasional. Sepanjang 1.183,7 kilometer, kawasan ini menjadi ruang hidup bagi lebih dari 50 juta jiwa yang menopang peradaban, budaya, dan ekonomi Indonesia.
“Pantura menghadapi paradoks geologis: daratan terus turun akibat land subsidence, sementara muka air laut naik akibat sea level rise,” ujarnya.
Strategi perlindungan terintegrasi yang digagas Dewan Profesor ITS di bawah koordinasi Mindriany Syafila dan Ali Masduqi dinilai menjadi titik balik pengelolaan kawasan pesisir utara Jawa. Pendekatan reaktif dan sektoral dinilai sudah tidak memadai menghadapi ancaman ekologis yang semakin kompleks.
Akar Krisis dan Kerentanan Sosial
Data yang dipaparkan menunjukkan kondisi Pantura semakin kritis. Menurut B. Setiawan, kawasan pesisir utara Jawa kini terjepit krisis ekosida akibat urbanisasi tak terkendali dan lemahnya tata ruang wilayah.
Abrasi disebut telah mencapai 86 persen. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat kenaikan muka air laut sebesar 0,41–0,42 sentimeter per tahun yang memicu banjir rob berkepanjangan. Dampak sosial-ekonominya pun meluas: tingkat kemiskinan pesisir berada di atas rata-rata nasional 8,25 persen, sementara jumlah nelayan turun drastis dari 75 ribu jiwa pada 2022 menjadi sekitar 42 ribu jiwa pada 2025.
Prof. Setiawan menekankan pentingnya reformasi tata ruang berbasis tiga pilar keadilan, yakni Environmental Justice, Rights to the City, dan Place Attachment. Merujuk studi Rizkiana (2026), masyarakat pesisir memiliki ikatan emosional dan kognitif yang sangat kuat terhadap ruang hidup mereka. Karena itu, kebijakan pembangunan wajib menjamin Defensible Life Spaces agar warga tidak tercerabut dari tanah dan identitas sosialnya.
Inovasi Rekayasa Pantai sebagai Perisai Fisik
Guru Besar Struktur Pelindung Pantai ITS, Haryo Dwito Armono, menekankan pentingnya penerapan Coastal Engineering dalam merespons kenaikan muka air laut nasional yang mencapai 3,9 milimeter per tahun.
Ia memaparkan sejumlah teknologi kelautan hasil riset dalam negeri yang dinilai siap diterapkan:
- Giant Sea Wall Beton Modular
Dinding pracetak seberat 55 ton per blok yang hemat lahan dan dapat difungsikan sebagai jalur transportasi sekaligus penangkap energi gelombang tipe Oscillating Water Column (OWC). - Lapis Lindung Pemecah Gelombang Berkinerja Tinggi
Teknologi interlocking lapisan tunggal seperti BPPT-Lock, BRINLOCK, dan BRINPOD yang memiliki stabilitas tinggi dan biaya lebih efisien. Teknologi ini telah diterapkan di Tuban, PLTU Pacitan, dan Sanur. - Solusi Hibrida Berbasis Alam
Flotilla Abrasion Defense System yang mengombinasikan tiang pancang jangkar dengan restorasi mangrove guna menstabilkan sedimen secara alami.
Konsep perlindungan ini diintegrasikan dalam lima klaster wilayah Giant Sea Wall, meliputi pelabuhan utama, pelabuhan perikanan, permukiman padat, kawasan terdampak tinggi, dan konservasi mangrove.
Selain berfungsi sebagai benteng fisik, kawasan pelindung juga dirancang menjadi ruang ekonomi sirkular berbasis masyarakat, seperti wisata pesisir, sentra kuliner, hingga pasar ikan yang dikelola komunitas lokal melalui koperasi agar warga tidak tersingkir dari ruang hidupnya sendiri.
Analogi Proteksi dari Meja Diskusi
Dinamika forum turut diperkaya pandangan peserta, salah satunya dari Martin Sembiring. Ia mengibaratkan pulau yang dikelilingi lautan seperti inti kabel tembaga yang harus dilindungi lapisan isolasi berlapis agar tetap aman dan berfungsi optimal.
Dalam konteks Pantura, “lapisan isolasi bergradasi” itu dianalogikan sebagai sistem perlindungan terintegrasi—perpaduan infrastruktur rekayasa kelautan dan sabuk hijau ekosistem—yang membungkus pesisir secara presisi untuk melindungi peradaban, permukiman, dan ekonomi masyarakat dari ancaman rob dan abrasi.
Menuju Tata Kelola Masa Depan
Forum tersebut menghasilkan satu catatan penting: teknologi tanpa keadilan ruang akan kehilangan makna sosial, sementara pendekatan sosial-humaniora tanpa dukungan infrastruktur yang kuat akan sulit bertahan menghadapi ancaman ekologis.
Karena itu, pemerintah didorong segera membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa guna mengakhiri ego sektoral dan tumpang tindih regulasi antarinstansi. Lembaga ini diharapkan bekerja dengan model Pentahelix yang melibatkan akademisi, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan media.
Penyelamatan Pantura dinilai bukan lagi sekadar program pembangunan, melainkan taruhan masa depan peradaban maritim Indonesia menuju visi Indonesia Emas. Sinergi teknologi, tata ruang berkeadilan, dan pelibatan aktif masyarakat pesisir menjadi fondasi utama untuk menjaga Pantai Utara Jawa dari ancaman yang terus menguat.
Ir. Martin Sembiring.ST.MT
