MEDAN, BerswaraFakta.com — Upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia kembali mendapat sorotan tajam. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 yang mempertegas peran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dinilai belum cukup kuat jika praktik mafia maritim masih dibiarkan tumbuh di perairan nasional, Senin, 04 April 2026.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai bentuk kejahatan laut, mulai dari pembajakan hingga praktik mafia logistik, masih terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Wilayah strategis seperti Selat Malaka menjadi contoh nyata bagaimana potensi ekonomi besar belum sepenuhnya dikelola secara optimal oleh negara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ironi. Dengan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih berkisar antara 2,5 hingga 2,7 persen dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah.
Kondisi ini mengindikasikan adanya kebocoran devisa serta lemahnya tata kelola yang diduga masih dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan pun dinilai belum maksimal.
Di sisi lain, visi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia terus didorong sebagai gerakan nasional. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk tidak lagi memunggungi laut, melainkan menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan bersama.
Penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu langkah strategis. Program Beasiswa Calon Pelaut Pertamina 2026 bagi mahasiswa D3 dan D4 dinilai sebagai peluang emas untuk mencetak generasi maritim yang kompeten dan berdaya saing.
Namun demikian, investasi pada SDM dinilai belum cukup jika tidak diiringi dengan pembenahan sistem. Struktur korporasi pelabuhan yang kompleks dan berlapis dinilai masih memicu inefisiensi biaya logistik yang berdampak pada ekonomi nasional.
Momentum Hari Pelaut Sedunia yang diperingati setiap 25 Juni juga dinilai perlu dijadikan sebagai pengingat pentingnya perlindungan terhadap pekerja maritim. Keamanan pelaut dari ancaman kriminalitas laut serta jaminan kesejahteraan menjadi bagian dari penghormatan terhadap profesi tersebut.
Sejumlah poin strategis pun mengemuka sebagai langkah perbaikan. Di antaranya adalah pembersihan jejaring mafia di jalur laut strategis, reformasi birokrasi sektor maritim untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB, serta efisiensi tata kelola pelabuhan.
Selain itu, kebijakan maritim juga diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional dan pekerja pelabuhan, agar mereka tidak lagi menjadi penonton di tengah kekayaan laut Indonesia.
Dengan langkah yang terintegrasi antara penegakan hukum, reformasi sistem, dan penguatan SDM, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk benar-benar menjadi Poros Maritim Dunia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan.
