Opini Oleh: Khairul Mahalli
JAKARTA, berswarafakta.com Deklarasi cetak biruPembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) 2027–2035 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan harapan sekaligus tantangan besar bagi sektor kelautan dan perikanan nasional. Di tengah agenda modernisasi hulu-hilir, peningkatan daya saing global, dan penguatan investasi sektor maritim, hadirnya ASNANU (Asosiasi Nelayan dan Petambak Amanah Nusantara) diproyeksikan menjadi salah satu penggerak sektor riil di tingkat akar rumput. Sabtu.13;Juni 2026.
Namun, di luar ruang-ruang perumusan kebijakan, muncul pertanyaan mendasar dari masyarakat pesisir: sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar menyentuh kehidupan nelayan kecil dan petambak tradisional?
Bagi nelayan kecil, berbagai istilah seperti ekonomi biru, hilirisasi, maupun daya saing global belum tentu memiliki makna apabila tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan mereka.
Pertanyaan yang paling sederhana adalah: apakah modernisasi akan memperkuat kehidupan nelayan tradisional atau justru membuat mereka semakin tersisih?
Di titik inilah ASNANU diuji. Organisasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap birokrasi, melainkan mampu menjalankan fungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat pesisir.
Menjawab Tiga Kebutuhan Dasar Nelayan
Selama bertahun-tahun, nelayan kecil menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi daya saing dan kesejahteraan mereka.
Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang perlu mendapat perhatian.
1. Memperkuat Solidaritas dan Posisi Tawar
Nelayan kecil kerap berada pada posisi lemah dalam rantai perdagangan hasil tangkap.
Keterbatasan akses pasar membuat mereka bergantung pada pihak tertentu dalam menentukan harga.
Melalui semangat Bersatu, ASNANU diharapkan dapat menjadi wadah kolektif yang memperkuat posisi tawar nelayan dan petambak, sehingga tercipta hubungan usaha yang lebih adil dan saling menguntungkan.
2. Mendorong Inklusi Keuangan dan Alih Teknologi
Modernisasi sektor perikanan semestinya dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas nelayan, bukan menggantikan keberadaan mereka.
Akses terhadap pembiayaan yang sehat, pendampingan usaha, pelatihan teknologi tepat guna, serta peningkatan keterampilan menjadi kebutuhan mendesak agar nelayan kecil mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan kemandiriannya
3. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem Pesisir
Masyarakat pesisir memiliki ketergantungan langsung terhadap kelestarian laut.
Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Prinsip Berkelanjutan perlu diwujudkan melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab agar industrialisasi tidak mengorbankan ekosistem yang menjadi sumber penghidupan generasi sekarang maupun mendatang.
Ujian Amanah dan Integritas
Komitmen perlindungan hukum dan advokasi bagi nelayan menjadi salah satu harapan yang disematkan kepada ASNANU. Selama ini, berbagai persoalan seperti konflik wilayah tangkap, praktik penangkapan ikan ilegal, hingga keterbatasan akses terhadap keadilan masih menjadi tantangan yang dihadapi sebagian masyarakat pesisir.
Karena itu, nilai amanah dan integritas yang menjadi identitas organisasi perlu diwujudkan dalam kerja nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Di sisi lain, pengalaman menunjukkan bahwa tidak sedikit organisasi yang pada akhirnya menghadapi persoalan tata kelola dan berjarak dari aspirasi anggotanya.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota merupakan syarat penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Mengawal Rumah Besar Pesisir
Keberhasilan ASNANU dalam mendukung pelaksanaan KIPT menuju Indonesia Emas 2045 pada akhirnya tidak hanya diukur dari capaian program atau besarnya investasi yang masuk.
Ukuran yang paling nyata adalah meningkatnya kesejahteraan nelayan dan petambak, terbukanya akses terhadap perlindungan dan kesempatan usaha, serta hadirnya rasa keadilan bagi masyarakat pesisir.
Laut Indonesia yang kaya semestinya menjadi sumber kemakmuran bersama.
Negara hadir melalui kebijakan yang berpihak, dunia usaha tumbuh secara sehat, dan nelayan kecil tetap menjadi subjek utama pembangunan di wilayahnya sendiri.
Apabila sinergi tersebut dapat diwujudkan secara konsisten, cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berkeadilan bukan sekadar harapan, melainkan tujuan yang dapat dicapai bersama.
Penulis adalah pengamat ekonomi, pelaku usaha, dan aktif dalam kajian pembangunan ekonomi kerakyatan. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap institusi tertentu.
(Ir.Martin Sembiring.ST.MT)
