MEDAN, BerswaraFakta.Com-Esai ini memotret kegelisahan ideologis terhadap arah demokrasi dan ekonomi Indonesia yang dinilai semakin liberal dan menjauh dari semangat Pancasila. Penulis menempatkan Pancasila bukan sekadar dasar negara formal, melainkan kompas moral dan spiritual yang seharusnya menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan.
Secara naratif, tulisan dibangun dengan pendekatan religius, ideologis, dan kritik sosial-politik yang kuat. Perspektif iman dipakai sebagai landasan etik untuk menilai praktik kekuasaan, ekonomi pasar, hingga perilaku elite politik.
Liberalisme sebagai Ancaman terhadap Kolektivitas Bangsa
Penulis memosisikan liberalisme sebagai antitesis Pancasila. Liberalisme dipandang melahirkan individualisme ekstrem, kompetisi tanpa etika, serta mengikis gotong royong sebagai identitas bangsa Indonesia.
Dalam sudut pandang ini, kebebasan individu yang tidak dibatasi nilai moral dianggap berpotensi menciptakan:
- ketimpangan sosial,
- dominasi oligarki,
- pelemahan musyawarah,
- serta menjauhkan negara dari cita-cita keadilan sosial.
Pandangan tersebut sejalan dengan kritik klasik terhadap neoliberalisme yang berkembang di banyak negara berkembang, terutama terkait dominasi pasar dan kapital global terhadap kebijakan publik.
Kritik terhadap Demokrasi Prosedural dan Oligarki Politik
Esai ini juga menyoroti demokrasi prosedural yang dianggap hanya formalitas elektoral tanpa substansi kerakyatan. DPR dan partai politik dikritik karena dinilai:
- terlalu bergantung pada modal,
- kehilangan orientasi ideologis,
- dan membuka ruang dominasi kaum oligarki.
Penulis menilai biaya politik yang mahal menyebabkan kebijakan publik mudah dipengaruhi kepentingan ekonomi besar. Akibatnya, regulasi dianggap lebih berpihak pada investasi dan pasar dibanding perlindungan rakyat kecil.
Dalam konteks ini, Pasal 33 UUD 1945 dijadikan rujukan utama sebagai dasar ekonomi kerakyatan yang menurut penulis mulai tergerus oleh liberalisasi sektor strategis.
Kritik terhadap Struktur BUMN dan Ekonomi Negara
Bagian yang cukup tajam dalam esai ini adalah kritik terhadap struktur anak-cucu perusahaan BUMN. Penulis menilai ekspansi korporasi BUMN telah melahirkan:
- birokrasi ekonomi yang gemuk,
- ruang konflik kepentingan,
- serta lemahnya pengawasan publik.
Contoh yang diangkat adalah sektor maritim seperti Pelindo yang dinilai belum optimal memberi dampak langsung bagi pemerataan ekonomi masyarakat kepulauan.
Kritik ini merefleksikan kekhawatiran bahwa BUMN yang semestinya menjadi alat negara untuk pelayanan publik justru bergerak menyerupai korporasi komersial murni.
UMKM dan Kaum Marhaen sebagai Korban Struktur Ekonomi
Esai menempatkan UMKM dan kaum marhaen sebagai korban utama sistem ekonomi yang dianggap terlalu liberal. Penulis melihat:
- produk asing,
- dominasi ritel besar,
- serta monopoli pasar
telah mempersempit ruang hidup ekonomi rakyat kecil.
Narasi “rakyat menjadi penonton di negerinya sendiri” dipakai untuk menegaskan adanya ketimpangan penguasaan sumber daya antara elite ekonomi dan masyarakat akar rumput.
Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm
Secara ideologis, inti utama esai ini adalah penegasan bahwa Pancasila harus menjadi:
- sumber dari segala sumber hukum,
- dasar etika politik,
- sekaligus otoritas moral negara.
Konsep “Otoritas Pancasila” digunakan untuk menolak segala bentuk regulasi yang dianggap terlalu liberal, privatistik, atau mengurangi kedaulatan negara atas sektor strategis.
Di sini terlihat pengaruh pemikiran nasionalistik-populis yang menekankan:
- kedaulatan ekonomi,
- proteksi rakyat kecil,
- dan negara yang aktif mengendalikan cabang produksi penting.
Catatan Kritis dan Perspektif Berimbang
Walaupun esai ini kuat secara retorika ideologis, ada beberapa hal yang dapat menjadi ruang diskusi lebih lanjut:
- Liberalisme memiliki spektrum luas
Tidak semua prinsip liberal identik dengan antiagama atau anti-Pancasila. Dalam praktik demokrasi modern, beberapa nilai liberal seperti hak sipil, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum juga menjadi bagian penting negara demokratis. - Tantangan globalisasi ekonomi
Indonesia hidup dalam sistem ekonomi dunia yang saling terhubung. Tantangannya bukan sekadar menolak pasar bebas, tetapi membangun regulasi yang mampu melindungi kepentingan nasional tanpa terisolasi dari perkembangan global. - Reformasi kelembagaan membutuhkan desain konkret
Gagasan reformasi partai, pembatasan oligarki, dan audit BUMN membutuhkan mekanisme teknis, regulasi jelas, serta pengawasan independen agar tidak berhenti pada slogan politik.
Kesimpulan
Esai ini merupakan kritik ideologis yang kuat terhadap arah demokrasi dan ekonomi Indonesia yang dianggap terlalu liberal dan oligarkis. Penulis menyerukan:
- penguatan kembali nilai Pancasila,
- ekonomi kerakyatan,
- musyawarah mufakat,
- serta keberpihakan nyata kepada UMKM dan rakyat kecil.
Pesan utamanya adalah bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan identitas kebangsaannya di tengah arus globalisasi dan kapitalisme modern. Dalam pandangan penulis, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan arah moral bangsa Indonesia.
(Ir.Martin Sembiring,ST.MT)
