Jakarta,BerswaraFakta.com-Presiden RI Prabowo Subianto dalam sejumlah pernyataannya menyoroti bahwa kapitalisme modern kerap bertransformasi menjadi liberalisme ekonomi yang berjalan tanpa batas moral, namun tetap menyisakan pola relasi eksploitatif sebagaimana masa kolonial. Senin,18/05/2026.
Pernyataan reflektif bahwa nenek moyang bangsa Indonesia pernah diperlakukan “lebih rendah dari anjing” bukan semata ungkapan historis, melainkan peringatan moral agar generasi kini tidak melupakan akar penderitaan bangsa yang menjadi fondasi lahirnya kemerdekaan.
Kehilangan Martabat Ekonomi
Di tengah arus globalisasi, tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah risiko hilangnya “martabat ekonomi” apabila pembangunan tidak diarahkan pada kemandirian nasional.
Dalam kerangka ini, liberalisme ekonomi yang tidak terkendali dinilai berpotensi menjadikan rakyat sekadar objek pasar. Kekayaan alam yang melimpah dapat terus mengalir keluar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton di negeri sendiri.
Gagasan kemandirian ekonomi yang pernah diperjuangkan oleh Soekarno melalui konsep marhaenisme, serta pemikiran koperasi oleh Mohammad Hatta, kembali relevan dalam konteks hari ini.
Modernitas Dimulai dari Desa
Transformasi ekonomi nasional dinilai tidak boleh hanya bertumpu pada pusat kota. Desa harus menjadi titik awal modernitas baru Indonesia.
Penguatan koperasi melalui inisiatif seperti Koperasi Merah Putih dipandang sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan sistem digital dan tata kelola modern, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang berbasis gotong royong.
Model ini sekaligus menjadi antitesis terhadap ketimpangan ekonomi yang kerap muncul dalam sistem ekonomi berbasis pasar bebas.
Menegakkan Otoritas Pancasila
Dalam konteks kebijakan negara, seluruh regulasi dan tindakan pejabat publik diharapkan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila.
Konsep “audit ideologi” yang diusulkan dalam diskursus ini dimaknai sebagai upaya memastikan bahwa setiap kebijakan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.
Dengan demikian, pejabat publik tidak hanya berperan sebagai administrator negara, tetapi juga sebagai penjaga arah ideologis pembangunan nasional.
Penutup
Perdebatan mengenai arah ekonomi nasional pada dasarnya kembali pada pertanyaan mendasar: apakah pembangunan berpihak pada rakyat sebagai subjek utama, atau justru menyerahkan ruang hidup bangsa pada mekanisme pasar global yang tak terbatas.
Desa, koperasi, dan Pancasila menjadi tiga poros penting dalam merumuskan kembali martabat ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
Oleh: Khairul Mahalli
( Ir.Martin Sembiring.ST.MT)
