MEDAN, BerswaraFakta.Com-Di tengah hiruk-pikuk politik dan sosial yang semakin bising, bangsa ini sesungguhnya sedang menghadapi persoalan mendasar: manusia lebih sibuk mengejar apa yang diinginkannya daripada memenuhi apa yang dibutuhkannya. Dari titik inilah lahir berbagai kegaduhan nasional yang melelahkan publik. Jum’at, 08 Mei 2026.
Menurut Martin Sembiring, kondisi tersebut melahirkan fenomena “Kesesatan yang Nyaman”, yakni ketika para tokoh publik lebih memilih mengikuti “pemandu” kepentingan daripada tunduk pada “Peta” otoritas negara yang telah ditegaskan dalam konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.
Keinginan Pribadi Menjadi Sumber Kekacauan
Martin menilai banyak persoalan bangsa berawal dari distorsi cara berpikir para pemimpin. Ketika kepemimpinan lebih didorong oleh ambisi kekuasaan, pengaruh politik, maupun kepentingan kelompok, maka kebutuhan rakyat menjadi terabaikan.
Menurutnya, kebutuhan negara sejatinya sederhana dan objektif: keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas kehidupan berbangsa. Namun ketika kepentingan pribadi dibungkus menjadi seolah-olah kebutuhan publik, maka lahirlah benturan ego, propaganda, dan kegaduhan di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa pemimpin yang memaksakan kehendak di atas konstitusi pada akhirnya sedang membangun “berhala kekuasaan” bagi dirinya sendiri.
“Kebenaran Tangan Kedua” dan Kemalasan Spiritual
Dalam refleksinya, Martin juga menyoroti fenomena “kebenaran tangan kedua”, yaitu ketika seseorang lebih suka mencari pembenaran dari kelompok tertentu dibanding kembali kepada nilai dasar moral dan etika negara.
Menurutnya, secara filosofis nilai-nilai kebenaran telah tercermin dalam Pancasila sebagai fondasi moral kebangsaan. Namun banyak pihak justru mencari legitimasi dari figur, kelompok, atau lingkaran kepentingan yang hanya memperkuat ambisi pribadi.
Fenomena tersebut disebutnya sebagai bentuk “kemalasan spiritual”, yakni ketidakmauan menghadapi kebenaran secara jujur dan bertanggung jawab.
Pragmatisme Politik dan Jalan Samar-Samar
Martin juga mengkritik gaya berpikir pragmatis yang menghalalkan segala cara demi hasil instan. Dalam praktiknya, berbagai pelanggaran etika kerap dipoles menjadi seolah-olah langkah strategis atau diskresi politik.
Menurutnya, banyak “pemandu” politik yang piawai menciptakan jalan samar-samar, membuat sesuatu yang salah tampak wajar melalui manipulasi narasi dan retorika publik.
Akibatnya, masyarakat sulit membedakan antara terobosan yang benar dengan penyimpangan yang dibungkus kepentingan.
Politik Sektarian Dinilai Berbahaya
Lebih lanjut, Martin menilai penggunaan identitas agama dan kelompok massa sebagai alat perlindungan politik merupakan bentuk kemunduran moral dalam kehidupan berbangsa.
Ia menegaskan bahwa pemimpin yang berdiri di atas hukum dan etika tidak membutuhkan barikade massa untuk membela dirinya. Sebaliknya, penggunaan sentimen sektarian hanya memperlihatkan ketakutan dan rapuhnya legitimasi moral seorang tokoh.
Menurutnya, politik sektarian berpotensi memperdalam polarisasi dan merusak persatuan nasional.
Pancasila sebagai Etika Kebangsaan
Dalam pandangannya, Pancasila bukan sekadar simbol formal negara, melainkan etika kebangsaan yang menjadi pedoman membedakan antara hawa nafsu politik dan mandat rakyat.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan Pancasila harus tunduk pada hukum, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Seorang pemimpin, kata Martin, seharusnya berani berdiri di hadapan hukum tanpa bergantung pada pembelaan kelompok atau manipulasi narasi.
Seruan Kembali ke “Peta Negara”
Di akhir refleksinya, Martin mengajak seluruh elemen bangsa untuk meninggalkan “kesesatan yang nyaman” dan kembali kepada jalan terang kebangsaan yang berlandaskan Pancasila serta konstitusi negara.
Menurutnya, kegaduhan nasional tidak akan pernah selesai selama para pemimpin masih diperbudak oleh ambisi pribadi yang tidak terbatas.
“Kebutuhan itu mengenyangkan jiwa, sementara keinginan hanya melelahkan raga. Kembalilah ke Peta, karena di sana Cahaya Terang menanti,” tutup Martin Sembiring.
(Martin Sembiring)
